Wakil Ketua DPR BKSAP: Akses pendidikan bagi perempuan harus sama dengan laki-laki

Wakil-Ketua-DPR-BKSAP-Akses-pendidikan-bagi-perempuan-harus-sama-dengan-laki-laki

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Achmad Hafisz Tohir mengatakan perempuan berhak diberi kesempatan dan menikmati posisi tertentu yang setara dengan laki-laki.

“Sebenarnya akses pendidikan yang kami tawarkan kepada perempuan harus sama dengan laki-laki

, tidak boleh ada perbedaan,” kata Hafisz secara hybrid usai mengikuti diskusi meja bundar “Generating Commitments to Build Forward” di Tangerang, Banten, Selasa (8/6/2021).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut perempuan memiliki keterbatasan fisik. Namun dari segi kemampuan berpikir dan sisi emosional, baik perempuan maupun laki-laki memiliki kemampuan yang sama.

“Dari kedua sisi, saya kira dominasi laki-laki itu fisik, tapi di sisi lain

kita sepakat bahwa akses harus sama,” katanya dalam keterangan tertulis yang dipublikasikan Kompas.com, Rabu (6/9/2021) yang telah diterimanya.

Baca juga: DPR menilai pembangunan ibu kota baru ilegal karena tidak ada dasar hukumnya

Menurutnya, pendidikan merupakan pintu masuk bagi semua akses yang dibutuhkan perempuan. Karena setiap kemampuan diuji melalui pendidikan.

Dapatkan informasi, inspirasi, dan wawasan di email Anda.
email pendaftaran

“Apakah dia kompeten mewakili rakyatnya menjadi anggota DPR

atau dia kompeten menjadi pemimpin lembaga parlemen dunia? Jangan terkecoh bahwa emansipasi ini menawarkan perempuan peluang terbesar untuk berkarir politik, kan,” jelasnya.

Badan legislatif daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) menyatakan bahwa masalah perempuan terbelakang pada umumnya menjadi masalah di negara-negara dunia ketiga seperti Afrika, Asia Tengah dan Timur Tengah.

“Masih banyak masalah perempuan yang merasa tidak harus sama dengan laki-laki,” ujarnya.

Baca juga: DPR menilai pembangunan ibu kota baru ilegal karena tidak ada dasar hukumnya

Lebih jauh lagi, banyak perempuan di Parlemen saat ini percaya bahwa tidak ada masalah dalam membagi kesempatan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal kemajuan bersama.

“Makanya, saya katakan, kami tidak tertarik pada 20 persen, 30 persen, atau 50 persen. Kami sangat ingin orang yang dipilih memiliki kemampuan, terserah perempuan atau laki-laki. Menurut saya yang paling penting adalah akses. Jika sebuah institusi politik memberikan akses yang cukup kepada perempuan, mereka akan siap memperjuangkannya,” ujarnya.

LIHAT JUGA :

pcpm35rekrutmenbi.id
indi4.id
connectindonesia.id